Rabu, 17 Juli 2013

Dukung Capres Dari Sumedang, Dukung Mohamad Jumhur Hidayat

             Adalah Mohamad Jumhur Hidayat, Pria asal sumedang yang menjadi kepercayaan presiden untuk mengurusi tenaga kerja Indonesia ( TKI ) Kepala BNP2TKI ini berhasil membawa lembaga ini menjadi lembaga yang bisa dan mampu berdigdaya untuk melindungi dan membawa TKI kita ke arah lebih baik.
Terkait banyak nya desakan agar beliau mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalur konvensi Partai Demokrat. Pria Asli Situraja ini di anggap layak menjadi Capres setelah banyak kalangan melihat sepak terjang beliau di dunia ketenaga kerjaan dan sangat mengerti problematika kebangsaan di indonesia, sebagai mantan aktifis mahasiswa alumni ITB beliay juga pernah di tahan oleh pemerintah orde baru di nusa kambangan sebagai tahanan politik.
            rekam jejak beliau sangat jelas dalam memperjuangkan hak-hak petani dan sangat menentang pola penggusuran oleh pemerintah sebut saja dalam kasus tanah Badega,Kacapiring,Cimacang,dan Kedung Ombo, akibat sering melakukan aksi itu lah beliau akhir nya di tangkap dan di penjarakan di Nusakanbangan.
Aktivitas Jumhur dalam dunia perburuhan dimulai dengan mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) sekaligus menjadi ketua umumnya hingga kini. YKPI utamanya bergerak dalam bidang pemberdayaan buruh/pekerja. Di antaranya memberikan pelatihan kepada para buruh/pekerja serta membentuk serikat pekerja tingkat perusahaan di masa Orde Baru, yaitu suatu serikat pekerja yang tidak berafiliasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Jumhur juga pernah menjadi Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan ICMI Pusat, serta Anggota Dewan Pakar ICMI. Selanjutnya, Jumhur menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gapersi (Gabungan Persatuan Supir Indonesia). Organisasi ini merupakan ormas sektoral yang khusus memperdayakan para supir, seperti supir taksi, mikrolet, angkutan kota, metromini, bus dan sebagainya.
Kegiatan yang dilakukan Gapersi di antaranya mengurangi pungutan-pungutan liar, pelatihan etika berkendaraan dan sebagainya. Gapersi juga memiliki perwakilan di daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Aktivitasnya yang bersinggungan dengan sektor informal terus meningkat ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat APGKI (Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia). Organisasi ini merupakan ormas sektoral tingkat nasional yang memiliki perwakilan di propinsi dan kabupaten/kota yang khusus memberdayakan para pedagang grosir keliling. Pedagang grosir keliling adalah mereka yang menghubungkan antara pedagang besar grosir (pusat grosir) dengan warung-warung atau toko-toko yang tersebar di lingkungan masyarakat.
Pedagang grosir keliling membeli barang kepada pusat grosir dan menjualnya kembali kepada sekitar 10 sampai 15 warung atau toko di masyarakat. APGKI di antaranya memberikan pelatihan dan membantu penyaluran permodalan.
Tak jauh berbeda, Jumhur juga menjadi anggota Dewan Penasehat APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia). Organisasi ini juga merupakan ormas sektoral tingkat nasional yang khusus menangani pedagang kaki lima. Di antara upaya pemberdayaan pedagang kaki lima oleh APKLI adalah pelatihan manajemen, penyaluran permodalan, pengadaan ruang usaha dan memberikan masukan kepada pemda-pemda setempat perihal tata ruang yang layak bagi kehidupan. APKLI memiliki perwakilan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara keberadaaan Gaspermindo yang dipimpinnya terus mengawal upaya peningkatan posisi tawar pekerja, tak heran bila organisasi ini menjadi salah satu motor Aliansi Buruh Menggugat (ABM) yang sempat menggelar aksi unjuk rasa buruh menentang penjajahan bentuk baru dan menuntut Pemerintah membuat standar upah nasional, di depan Istana Negara. Aksi yang digelar sejak pukul 13.00 WIB pada 1 Mei 2006 itu—dalam rangka memperingati Mayday–diikuti kumpulan massa sebagian besar organisasi buruh yang tergabung di bawah ABM seperti KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Gaspermindo, SPOI (Serikat Pekerja Metal Otomotif Indonesia), SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia), dan FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), dan lain-lain.
Para pengunjuk rasa yang sebagian besar menggunakan kaus ABM berwarna merah itu memulai aksi di Bunderan Hotel Indonesia sebelum kemudian berjalan beriringan menuju Istana Negara sambil melakukan orasi memprotes sejumlah kebijakan pemerintah.
Program nasional pemerintah yang selama ini ditandai dengan ketergantungan pada utang luar negeri sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan seperti pencabutan subsidi listrik, BBM (Bahan Bakar Minyak), air dan politik upah murah dinilai ABM merupakan suatu cara untuk kemakmuran pemodal bukan rakyat.
Karena itu politik upah murah disebut sebagai dagangan pemerintah nasional dari masa Orde Baru untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia, seakan-akan buruh Indonesia akan dengan rela hati menerima berapa pun upah yang diberikan asalkan bekerja.
Komponen upah layak nasional menurut ABM berarti penentuan upah buruh tidak lagi sekedar membuat buruh hidup dan kembali bekerja layaknya seperti mesin, tetapi upah nasional harus dapat memanusiakan kaum buruh. ABM menilai akar pemiskinan kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia saat ini adalah akibat sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah nasional tidak berpihak kepada kaum buruh.
Oleh karena itu ABM meminta kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia berjuang secara bersama-sama guna terbentuknya pemerintahan nasional, yang berani melakukan penghapusan utang luar negeri dan nasionalisasi terhadap sumber daya alam serta aset-aset vital Indonesia.
Sehubungan dengan pemilihan presiden 8 Juli 2009, Jumhur terus memperjuangkan posisi tawar buruh di hadapan para calon presiden. Karenanya, Gaspermindo dan berbagai organisasi buruh menginginkan ada kontrak politik dengan calon presiden 2009-2014 untuk memastikan bahwa pemerintahan mendatang membela kepentingan buruh. Jangan sampai terulang seperti Pemilu 2004 tidak ada kontrak politik dengan calon presiden sehingga nasib buruh kurang diperhatikan.
Jumhur dan pimpinan dari sekitar lebih 20 serikat pekerja dan organisasi buruh, pada 20 April 2009 di Jakarta, menyampaikan pernyataan sikap atas pelaksanaan Pemilu 2009. Dia menegaskan pemerintahan mendatang harus ramah terhadap gerakan perburuhan dan menyerap berbagai ide dan kepentingan buruh Indonesia. Jumhur mencontohkan kebijakan outsourcing tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi.
Agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh, katanya, maka pemerintah perlu menambah besaran stimulus fiskal, lebih menggencarkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, dan mendorong penempatan Tenaga Kerja Indonesia sektor formal. Sektor-sektor PNPM juga lebih dimasifkan agar cepat orang bekerja.
Fenomena yang mengerikan sudah terjadi, yakni pengangguran bertambah banyak akibat krisis global. Maka pemerintahan mendatang harus dapat menanggulangi permasalahan itu. Jumhur mengimbau pemerintah juga segera menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk mengurangi pengangguran.
Selain Gaspermindo yang menyampaikan pernyataan sikap, ikut pula Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo), Serikat Buruh Aspirasi Perjuangan Indonesia (SB-API), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI).
Keberpihakan Jumhur pada masalah perburuhan dilandasi oleh kerisauannya bahwa nasib buruh dari rezim ke rezim tidak bertambah baik. Bahkan, semakin kemari nasib buruh semakin terpuruk. Pemerintah terkesan tidak berkutik bila menghadapi tekanan pengusaha dan ancaman hengkangnya investor asing bila pemerintah membela perbaikan nasib pekerja.
Bukan tidak mungkin, bila pemerintahan hasil Pemilu 2009 tidak berpihak pada buruh, kondisi perburuhan nasional berada di tubir jurang. Menghadapi hal tersebut, Jumhur menyadari semua elemen perburuhan perlu kerja keras, bersatu padu memperjuangkan nasib buruh ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun juga, buruh adalah aset nasional, bagian anak bangsa yang mesti diperhatikan kesejahteraannya. Jumhur meminta pengusaha jangan menganggap buruh sebagai sekrup dari mesin produksi, habis manis sepah dibuang.
Politik perburuhan yang tidak pro-buruh, menurut Jumhur, berkaitan dengan menggejalanya demokrasi liberal yang merambah ke semua sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Padahal sejak awal pembentukan Indonesia sebagai negara moderen, tidaklah pernah ada keinginan menerapkan pemikiran demokrasi yang liberal. Terlebih lagi, rasa penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama ratusan tahun adalah akibat berkembangnya paham liberalisme di Eropa dan Amerika Serikat.
Demokrasi liberal yang tidak lain adalah demokrasinya kaum borjuasi telah memisahkan secara nyata antara kehidupan politik, ekonomi dan aspek-aspek sosial lainnya, sehingga dengan menerapkan demokrasi liberal itu, telah terbukti membawa malapetaka pada sebagian besar masyarakatnya. Demikianlah keadaan yang terjadi di Eropa pada masa-masa awal pertumbuhan demokrasinya.
Demokrasi liberal ini adalah suatu demokrasi yang bersendikan paham individualisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan pribadi dalam cara bermasyarakatnya.Karena itu, kaum nasionalis kerakyatan haruslah meninggalkan jauh-jauh sistem demokrasi liberal ini.
Sebaliknya, yang harus kita bangun adalah suatu sistem demokrasi yang dengan seluas-luasnya memberikan dorongan penuh kepada rakyat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan sosial lainnya di samping kegiatan politik.
Menurut Jumhur, sistem demokrasi yang harus kita terapkan adalah demokrasi dalam bidang politik, demokrasi dalam bidang ekonomi serta demokrasi dalam bidang-bidang sosial lainnya secara sekaligus, tanpa dipisah-pisahkan. Sistem demokrasi inilah yang kita sebut dengan demokrasi sosial. Dengan penerapan sistem ini, maka kesejahteraan rakyat akan mengiringi kebebasan politik. Bukan sebaliknya, kebebasan politik meninggalkan kesejahteraan rakyat jauh di belakang seperti sekarang ini.
Penerapan demokrasi sosial dalam bidang ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan peran pemerintah sehingga lebih efektif dalam mengatur alokasi sumberdaya ekonomi. Terlebih lagi, keadaan ekonomi bangsa kita saat ini sangat timpang, baik itu ketimpangan yang bersifat regional, sektoral, desa-kota dan kaya-miskin. Kaum nasionalis-kerakyatan harus berkeyakinan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah eknomi bangsa-bangsa di dunia, pemberdayaan rakyat dapat terjadi hanya dengan menyandarkan pada mekanisme pasar bebas semata. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah berupa krisis yang bersifat periodik yang pada akhirnya juga mengundang intervensi pemerintah.
Apabila dalam demokrasi liberal kehidupannya bersendikan paham individualisme, maka dalam demokrasi sosial bersendikan paham kolektivisme atau kebersamaan. Paham kolektivisme yang pernah dikemukakan Bung Hatta ini, sesungguhnya merupakan paham dasar dari masyarakat Indonesia.
Karena itulah, paham kolektivisme harus juga mewarnai semua bidang kehidupan dan haruslah menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia bagaikan satu tubuh. Apabila ada bagian-bagian tubuh tertentu sakit, maka kita harus berlomba-lomba menyembuhkannya. Apabila ada bagian-bagian tubuh tertentu tertinggal jauh di belakang, maka kita harus mendorongnya maju.
Setiap ketertinggalan yang dirasakan masyarakat kita harus pula dirasakan sebagai ketertinggalan kita semua. Karena itu, kemajuan, kemandirian, dan kemartabatan harus dirasakan serentak oleh seluruh rakyat. Tidak dibenarkan, kata Jumhur, dalam paham kolektivisme kemajuan hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara sebagian besar yang lainnya hidup dalam keterbelakangan. Kata Jumhur, buruh harus dianggap sebagai bagian utuh dari tubuh bangsa ini.
Memimpin BNP2TKI
Pasang surut kehidupan Jumhur dan rekam jejaknya membuat dia dipercaya pemerintah memimpin sebuah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tertanggal 8 September 2006. Keberadaan BNP2TKI itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Tugas barunya itu amat menarik dalam kehidupan pribadinya. Hari Kamis  12 Januari 2007 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengumumkan nama Moh Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI, tanggal 19 Januari 2007 atau seminggu kemudian, Jumhur menikah dengan Alia Febyani Prabandari, dan selang berikutnya, pada hari Senin 22 Januari 2007 Jumhur dilantik menjadi Kepala BNP2TKI oleh Erman Suparno berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tertanggal 11 Januari 2007 yang menunjuk Moh Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar